Peringatan Hari HAM, Pemkot Tangsel Raih Dua Penghargaan

JAKARTA - Pemerintah Kota Tangerang Selatan meraih dua penghargaan sekaligus dalam peringatan Hari Hak Asasi Manusia ke-74 yang mengusung tema Pemajuan HAM untuk Setiap Orang Menuju Indonesia Maju.

Pertama sebagai Kota peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dan kedua, Pelayanan publik berbasis HAM tingkat Pemerintah Daerah. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly hadir dalam acara yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin (12/12/22).

Baca juga: 43 Lulusan PKN STAN Siap Mengabdi Untuk Tangsel

Pemberian penghargaan ini diterima secara langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie.

Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Bertolak Menuju Kalimantan Timur

“Alhamdulillah Tangsel kembali dapat penghargaan lagi, kali ini kota yang peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM, ” ujar Benyamin usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut, ia berharap dengan diterimanya penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus mempertahankan penghargaan yang telah diraih. Dan jadi bukti komitmen Pemkot dalam mejalankan program pemerintahan yang peduli akan HAM.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

“Mulai dari hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas lingkungan yang berkelanjutan dan masih banyak lainnya yang Pemkot lakukan untuk menunjukan komitmennya dalam kepedulian terhadap HAM, ” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan momen peringatan hari HAM sedunia ini menjadi refleksi bagi seluruh negara dalam menghormati dan memajukan HAM secara universal. Menurutnya, menjunjung tinggi HAM sama artinya dengan menjunjung tinggi peradaban.

Baca juga: Mahfud MD: HPN 2022, Marwah Pers Harus Dijaga

“Indonesia memiliki visi mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya, ” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata Wapres, pembangunan infrastruktur misalnya harus didedikasikan sebagai prasarana pemenuhan HAM yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak Kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata.

Baca juga: Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Ponorogo Jadi Perhatian Khusus Pemerintah RI

“Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, ” pungkasnya. (Hendi)